To the point saja, seandainya saya seorang bupati, saya sudah menyiapkan strategi politik seperti ini.
Pertama, birokrasi harus tetap menjadi mesin politik yang efektif bagi saya. Selain sebagai Bupati, menjadi pimpinan partai di daerah adalah keuntungan tersendiri buat saya. Partai ini sudah 32 tahun mengangkangi birokrasi. Akar-akarnya sudah kuat. Saya tinggal meneruskan, termasuk budaya intimidasinya. Toh, PNS daerah sepenuhnya merupakan wewenang saya untuk mengelolanya. Saya akan mutasikan pejabat-pejabat, termasuk kepala sekolah, yang membelot.
Selain dapat menggiring para PNS dan kerabatnya, mesin birokrasi juga cukup efektif dalam menggarap para pemilih pemula. Jumlah mereka puluhan ribu. Mereka adalah anak-anak SMA. Ya. Dengan memanfaatkan birokrasi pendidikan, para pemilih paling potensial ini akan bisa saya rangkul. Caranya mudah. Saya cukup membuat program-program yang dapat membangkitkan mimpi dan semangat mereka. Salah satunya adalah program beasiswa. Saya akan menciptakan kesan, bahwa saya adalah harapan baru bagi mereka yang ingin bersekolah. Mereka akan mengenang saya sebagai pahlawan pendidikan di daerah ini. Mereka akan memilih dan mempertahankan saya.
Ke dua, tidak cukup dengan birokrasi, kaum santri pun harus bisa saya rangkul. Birokrasi belum sepenuhnya efektif, untuk menarik dukungan mayoritas masyarakat. Kiyai, khususnya yang memiliki jamaah cukup banyak, masih menjadi figur sentral di dalam masyarakat feodal, seperti di daerah saya ini. Karenanya, pesantren, madrasah, mesjid-mesjid yang besar, harus saya perhatikan. Sumbangan harus saya berikan. Kalau pun tidak cukup anggaran, minimal saya fasilitasi kiyainya. Saya undang dia untuk memberikan ceramah di rumah dinas saya. Saya berikan kemudahan protokoler, jika kiyai-kiyai mau bertemu dengan saya.
Ke tiga, birokrasi dan kaum santri belumlah cukup, sebelum pers bisa saya kendalikan. Saya yakin ini bukan perkara yang sulit. Alasannya sederhana. Pertama, pers kita masih sibuk dengan urusan nasional. Persoalan daerah hanya mendapat porsi yang relatif kecil, kecuali kalau itu menyangkut mega-skandal daerah. Ke dua, sebagai konsekuensi dari alasan pertama, pers yang menyoroti daerah secara khusus hanya pers lokal. Mengendalikan pers lokal, tentu mudah. Apalagi, saya juga bisa menciptakan semacam buletin atau tabloid rutin yang menjadi corong informasi kebijakan daerah.
Pers akan menjadi mesin pencitraan yang efektif bagi figur saya. Ya, yang penting figur saya dulu ditonjolkan. Berikutnya baru program-program saya. Setiap keberhasilan, bahkan yang kecil sekalipun, harus terangkat ke permukaan. Apalagi program-program mercusuar. Sebaliknya, borok-borok pemerintahan, tak boleh mencuat. Tak sehelai pun! APBD tidak akan saya buka ke publik. Itu sangat beresiko.
Ke empat, suara LSM dan mahasiswa harus saya bungkam. Yang saya tahu, sebagian besar LSM sebenarnya hanya mencari sesuap nasi. Paling banter: sepotong kursi. Mudah bukan? Mahasiswa, meskipun lebih lugu, tak banyak trik, tetapi sedikit lebih sulit dikendalikan. Idealisme rapuh mereka cukup membuat bising telinga, jika mereka sudah ngoceh. Tapi tak perlu risau, mahasiswa mana sih, sekarang ini, yang masih punya taring? Cukup kucurkan dana kesekretariatan dan perlicin proposal-proposal kegiatan mereka. Pasti semuanya beres.
Kalau masih belum cukup, saya tinggal pegang tengkuk pentolan-pentolannya. Saya perlakukan seperti LSM: sesuap nasi atau sepotong kursi. Usai sudah. Kalau mereka masih ngeyel, saya akan siapkan senjata pamungkas: buat gerakan tandingan! Saya akan kerahkan massa yang akan menandingi gerakan mereka.
Ke lima, saya tidak akan memelihara macan. SBY tergolong lambat menyadari bahaya ini. Saya tidak akan memberi ruang bagi wakil saya untuk bermanuver: memanfaatkan jabatannya untuk menggerogoti popularitas saya, atau mengerek popularitas dia. Ada dua cara yang bisa saya lakukan. Pertama, saya akan membatasi kewenangan dia pada hal-hal yang sifatnya administratif, intern pemerintahan. Jangan sampai dia menangani program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ke dua, saya akan membuat figur dia tidak dikenal oleh masyarakat. Karenanya, dalam media publikasi, baik spanduk, baliho, sticker, kalender, atau lainnya, saya tidak akan memasang foto wakil saya. Lebih baik saya pasang foto isteri saya. Sekalipun itu program Pemerintah, bukan partai! Dengan begitu, siapa tahu, kalau saya tidak bisa lagi menjabat karena undang-undang, isteri saya bisa menggantikan saya, bukan wakil saya.
Ke enam, DPRD harus berdiri sejajar dengan saya. Tak ada celah bagi munculnya oposisi. Caranya mudah. Dalam RAPBD, saya akan usulkan berbagai tunjangan bagi anggota DPRD. Dari partai apa pun mereka, saya tak peduli. Saya yakin, identitas kader partai adalah nomor dua. Sebagian besar mereka adalah kader-kader bagi kepentingan pribadinya, bukan partai. Partai hanya kendaraan bagi mereka untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi. Karenanya, pahami kebutuhan pribadi mereka, lalu perhatikan apa yang terjadi.
Ke tujuh, dan ini adalah strategi penyempurna, saya akan mewariskan kekuasaan ini pada keturunan saya. Suatu saat, anak saya harus meneruskan estafet kepemimpinan di daerah ini. Saya akan mengkadernya dari sekarang. Organisasi-organisasi pemuda, khususnya yang merupakan sayap partai, akan saya berikan pada anak saya. Saya akan bawa dia silaturahim ke berbagai pengurus cabang, sebagai pengenalan awal sekaligus sosialisasi agar anak saya kelak juga terpilih menjadi ketua pengurus daerah partai ini. Karir politiknya akan saya katrol, dengan mencalonkannya menjadi anggota legislatif daerah, bila perlu pusat, sebelum dia mencalonkan jadi bupati. Saya yakin, nama besar saya bisa jadi jaminan bagi karir politik dia.
Dengan strategi politik seperti ini, apakah Anda akan mendukung saya? Anda tidak perlu repot-repot menjawab pertanyaan ngawur ini.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai popularitas dan gagasan perubahan yang disampaikan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) akan mengancam partai-partai lain, terutama Partai Golkar dan Partai Demokrat.
“Yang terancam dengan kehadiran Nasdem adalah Partai Golkar, karena semua insfrastruktur partai itu digunakan oleh Nasdem. Juga Partai Demokrat dengan berbagai persoalan yang mendera,” kata Siti Zuhro di Jakarta, Rabu, (30/5).
Siti Zuhro menjelaskan, proses transisi politik saat ini sudah kejenuhan dan reformasi partai yang belum tuntas membuat para pemilih beralih ke partai baru yang prospektif, yang memiliki basis ideologi kuat dan mencerminkan pluralitas.
Menurut Siti, gagasan perubahan yang diusung Nasdem membuat publik menengok partai baru ini, apalagi partai yang saat ini eksis tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Hal itu tambahnya terbukti dari banyak tuntutan dan gugatan publik terhadap parpol saat ini.
“Pemilih kita memang lagi ganjen yang namanya perubahan. Karena itu, gagasan Nasdem menjadi daya tarik tersendiri untuk para pemilih,” kata Siti.
Menurut Siti, Nasdem akan diminati karena tidak ada memori negatif yang akan diingat masyarakat dan ini menjadi amunisi untuk menang.
Pengamat politik UI Boni Hargens mengatakan, menjelang Pemilu 2014, dan dalam konteks transisi politik yang belum tuntas, salah satu isu mendasar yang krusial adalah reformasi kepartaian.
“Yang dibutuhkan Indonesia untuk keberhasilan demokratisasi adalah partai yang memiliki basis ideologi kuat, dan mencerminkan pluralitas. PDI-P dan Partai Golkar cukup menonjol dalam aspek pluralisme ini,” kata Boni.
Dua partai tua ini, kata Boni, tidak bisa dijadikan jawaban atas kondisi kerumitan proses transisi politik, karena kegagalan di beberapa dimensi, antara lain dalam menciptakan pemerintahan bersih.
Sementara itu, tambahnya semua partai menengah baru, yang juga masuk kategori partai tengah, mengalami titik balik yang kritis, terkait skandal korupsi dan berbagai kasus lain seperti yang dialami Partai Demokrat.
“Partai kanan juga tidak begitu ideal, karena keterlibatan mereka dalam korupsi dan karena ideologi yang tidak tepat dengan konteks mayoritas rakyat Indonesia yang moderat,” kata Boni.
Menurut Boni tidak ada sejarah bahwa partai kanan melampaui 20 persen perolehan suara dalam pemilu Indonesia. Hal ini tambahnya mencerminkan partai kanan bukanlah jawaban.
“Indonesia memerlukan partai tengah yang pluralis, yang moderat, dan populis. Pada konteks inilah, partai baru seperti Nasdem bisa menjadi altenatif dalam krisis politik pasca 1998,? katanya.
Menurut Boni partai baru tengah lain tentu saja berpeluang yang sama, namun Nasdem lebih propektif, karena sudah terbukti mendapat dukungan signifikan melalui hasil survei sejumlah lembaga, seperti LSI.
Jurnal Nasional, 31 Mei 2012.
